Digitalisasi Arahan Pemanfaatan Ruang Laut Berbasis Web-GIS di Wilayah Kerja BPSPL Makassar

Abstrak

Berlakunya Undang-Undang nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang menyebabkan setiap pemanfaatan ruang laut yang menetap wajib memiliki izin dasar pemanfaatan ruang laut atau KKPRL. Proses pemberian izin KKPRL dilakukan dengan melakukan penilaian kesesuaian kegiatan yang dilakukan dengan arahan pemanfaatan ruang zonasi perairan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) atau Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi. Minimnya informasi mengenai arahan pemanfaatan ruang laut menyebabkan para pemohon kegiatan pemanfaatan ruang laut tidak mengetahui arahan ruang yang dapat dilakukan pada lokasi tersebut sehingga proses penerbitan izin KKPRL menjadi terhambat. Penelitian ini bertujuan untuk merancang sistem digitalisasi penyediaan dokumen arahan pemanfaatan ruang di wilayah kerja BPSPL Makassar yang dapat diakses oleh pemangku kepentingan pemanfaat ruang laut secara online sehingga memudahkan untuk pengecekan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut dan mempercepat proses penerbitan izin KKPRL. Sebagai langkah awal dirancang sistem digitalisasi arahan pemanfaatan ruang laut di 2 provinsi di wilayah kerja BPSPL Makassar yang telah melakukan integrasi tata ruang darat dan laut menjadi RTRWP yaitu Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Sulawesi Tengah. Rancangan awal ini akan terus dikembangkan sesuai dengan ketersediaan dokumen integrasi RTRWP di 4 provinsi lainnya di wilayah kerja BPSPL Makassar. Kata Kunci: digitalisasi, arahan, ruang, webgis