Kebijakan Keringanan Perpajakan untuk Perusahaan di Negara Kawasan Asia Tenggara pada Masa Transisi Pandemi Covid 19

Abstrak

Abstrak:  Latar Belakang: Pandemi Covid-19 menjadi isu kesehatan yang berdampak luas terhadap perekonomian suatu negara, sehingga pemerintah membuat beragam kebijakan ekonomi termasuk pemberian keringanan perpajakan bagi perusahaan.Tujuan: Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana kebijakan keringanan pajak yang diberikan kepada perusahaan di negara Kawasan Asia Tenggara pada saat masa transisi pandemi Covid-19 di tahun 2022.Metode Penelitian: Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan objek penelitian merupakan negara di Kawasan Asia Tenggara.Hasil Penelitian: Hasil penelitian mendapati bahwa pemerintah di seluruh negara Kawasan Asia Tenggara pada masa transisi dari pandemi menuju endemi Covid-19 masih memberikan kebijakan keringanan pajak untuk perusahaan berupa pengurangan dan/ pembebasan pajak penghasilan. Kamboja, Laos, Thailand dan Vietnam memberikan keringanan pajak berupa pengurangan dan/ pembebasan PPN. Filipina dan Brunei Darussalam memberikan keringanan pajak berupa pembebasan pajak ekspor. Filipina dan Malaysia juga telah memberikan insentif pajak untuk industri yang bergerak di bidang teknologi.Hasil ini menandakan bahwa pemerintah masih memberikan perhatian kepada perusahaan untuk dapat mempertahankan dan meningkatkan kemampuan operasional bisnis perusahaan yang tentu akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi negara, serta kebutuhan teknologi informasi merupakan hal yang sangat penting setelah kemunculan pandemi Covid-19 sehingga beberapa negara memberikan insentif pajak untuk mendorong pertumbuhan dan investasi industri teknologi.Keaslian/Kebaruan Penelitian: Penelitian ini memberikan penjelasan tentang hubungan antara fase pandemi Covid-19 dengan kebijakan keringanan perpajakan sebagai upaya pemerintah dalam membangun ekonomi Negara.