Perlindungan Hukum Terkait Upah Pekerja Rumah Tangga (Prt) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis perlindungan hukum terkait upah bagi pekerja rumah tangga (PRT) dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif, selanjutnya data yang diperoleh dianalisis secara yuridis kualitatif. Hasil yang diperoleh yaitu, upah pekerja yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, hanya diperuntukkan bagi pekerja sektor formal saja dan telah mengenyampingkan PRT dalam pengaturannya. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (Permenaker PPRT) sebagai salah satu regulasi yang melindungi PRT belum memberikan perlindungan optimal terhadap PRT karena adanya pemberian pilihan melakukan perjanjian secara lisan. Kesepakatan kerja yang hanya dijalin sebatas tuturan lisan dengan pemahaman dasar akan peran masing-masing menyebabkan kejelasan mengenai hak PRT seperti upah yang diterimanya belum terang. Langkah yang dapat diambil mengingat adanya kekhasan pada sektor pekerjaan PRT adalah formalisasi hubungan kerja, dengan cara mewajibkan persyaratan kontrak kerja tertulis atau pernyataan keterangan tertulis, meliputi jam kerja normal, persyaratan lembur, pengupahan, termasuk pembayaran dengan barang jika ada, pemotongan yang disepakati, dan jangka waktu upah dan metode pembayaran. Kata kunci: Perlindungan Hukum; Upah; Pekerja Rumah Tangga.