FESTIVAL KAMPUNG SENAUNG 2017 DALAM PERSPEKTIF DEMOKRATISASI DESA: FESTIVAL KAMPUNG SENAUNG 2017 DALAM PERSPEKTIF DEMOKRATISASI DESA

Abstrak

Berdasarkan asas pengakuan terhadap hak asal-usul desa dan kewenangan lokal dalam UndangUndang Desa No.6 Tahun 2014, desa Senaung mengintegrasikan kembali lembaga adat desa yang telah menjadi susunan asli tata pemerintahan desa sejak dahulu kala ke dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Namun, lembaga adat desa belum berfungsi secara maksimal untuk menunjang tugas, kewajiban, kewenangan kepala desa dalam hal pelestarian, pemberdayaan, pengembangan adat istiadat dan tradisi serta nilai sosial budaya di masyarakat desa. Padahal jika keduanya bermitra dan menjalankan fungsinya dapat dijadikan sarana pengembangan demokratisasi desa terhadap isu pembangunan berbasis sosio kultural, maka diinisiasilah Festival Kampung Senaung 2017 untuk mendorong jalannya kemitraan diantara keduanya dalam menjalankan fungsinya tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Festival Kampung Senaung 2017 dalam perspektif demokratisasi desa. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus, teknik pengumpulan sampling secara purposive sampling dan analisis data secara holistik yang sesuai dengan pendekatan studi kasus dalam penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Festival Kampung Senaung 2017 yang merupakan agenda pelestarian, pemberdayaan, dan pengembangan, pembinaan adat istiadat, tradisi dan sosial kebudayaan yang ada di desa Senaung secara tidak sengaja membangunkan kembali solidaritas mekanis masyarakat desa Senaung yang selama ini terancam dengan rasa individualisme. Festival ini mengakomodir sejarah serta kekhasan pola sosio budaya masyarakat desa Senaung. Dalam perspektif demokratisasi desa, Festival Kampung Senaung 2017 merupakan inisiasi dari pengembangan demokratisasi desa. Saran Maka dari itu, perlu pendampingan yang tetap mendorong kemitraan antara lembaga adat desa dan kepala desa sangat diperlukan agar fungsi kewenangan berdasarkan hak asal-usul dapat dijalankan oleh desa.