Dapatkah Pekebun Sawit Mandiri Secara Finansial?

Abstrak

Perkebunan kelapa sawit adalah usaha yang menguntungkan, sehingga menarik produsen dari berbagai latar belakang, termasuk para pekebun. Namun, usaha tersebut membutuhkan investasi yang besar dan pengelolaan keuangan jangka panjang yang baik. Kedua kapasitas tersebut jarang dimiliki pekebun, sehingga sebagian besar pekebun tidak dapat membiayai perkebunan mereka secara mandiri. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kondisi tersebut dengan menggunakan data dari 964 pekebun sawit, yang berasal dari 5 jenis kelompok, yaitu (i) pekebun plasma/eks-plasma tersertifikasi, (ii) pekebun swadaya yang bermitra dan bersertifikasi, (iii) pekebun plasma/eks-plasma non-sertifikasi, (iv) pekebun swadaya yang bermitra tapi belum sertifikasi, dan (v) pekebun swadaya yang belum bermitra dan belum bersertifikasi di Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Riau, dan Jambi. Data diperoleh dari tahun 2013, .2016, 2018, dan 2019 dengan metode purposive clustered sampling, dan dianalisis secara descriptif dengan pendekatan perhitungan keuangan. Seluruh data keuangan dikonversi ke tahun 2019 dengan menggunakan future value dengan tingkat bunga 7% yang setara dengan tingkat suku bunga KUR. Kemampuan untuk membiayai (self-finance) diukur dengan kemampuan pemenuhan kebutuhan jangka pendek yaitu kebutuhan minimum rumah tangga, serta kemampuan pemenuhan kebutuhan jangka Panjang yaitu kebutuhan pembiayaan sertifikasi dan peremajaan. Kebutuhan minimum rumah tangga dihitung berdasarkan upah minimum regional. Biaya sertifikasi merupakan sertifikasi RSPO pada pekebun dengan 4 komponen yaitu audit, survellance, HCV, SIA dan EIA serta Tindakan perbaikan. Biaya peremajaan merujuk pada Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa pekebun belum mampu untuk memenuhi kebutuhan jangka panjang dan jangka pendek, sehingga masih dibutuhkan penambahan luas lahan. Pemenuhan kebutuhan jangka panjang dapat dipenuhi melalui kegiatan bersama dalam kelompok seperti Tabungan rutin, dengan minimum skala 250 ha.