IMPLEMENTASI PERMA NO. 3 TAHUN 2017 DALAM MELINDUNGI HAK-HAK PEREMPUAN TERHADAP PERKARA PERCERAIAN OLEH HAKIM PA KAB. MALANG

Abstrak

Tingginya angka perkara di Kabupaten Malang yang mencapai lebih dari 8.000 perkara setiap tahun menjadi tantangan berat bagi para hakim PA Kab. Malang guna menjamin pembelaan hukum bagi kaum rentan terutama perkara perceraian. PERMA No. 3 Tahun 2017 berisi tentang pedoman mengadili perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum dalam menjamin kepastian hukum, rasa aman, serta terpenuhinya hak perempuan khususnya dalam perkara perceraian. Penelitian ini bermaksud menganalisis implementasi PERMA No. 3 Tahun 2017 oleh para hakim PA. Kabupaten Malang, mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi serta cara mengatasinya. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis melalui wawancara dengan hakim, analisis dokumen, dan observasi ruang sidang. Temuan penelitian menunjukkan bahwa PERMA tersebut telah memberikan beragam manfaat bagi perempuan bahwa dirinya merasa lebih terlindungi, hak-hak pasca perceraian lebih terjamin, dan kewajiban membayar amr sebelum diucapkannya putusan cerai menjadi lebih terlaksana. Meskipun demikian, implementasinya masih menghadapi tantangan , seperti keengganan suami untuk memenuhi kewajiban, tingginya angka perkara, terbatasnya jumlah hakim serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Sebagai upaya mengatasi hambatan tersebut, PA. Malang telah mengambil beberapa langkah, antara lain penyuluhan hukum, kerja sama antar lembaga, dan musyawarah kolektif dalam pengambilan keputusan peradilan. Kesimpulannya, implementasi PERMA ini telah memperkuat jaminan hukum bagi perempuan, meskipun efektivitasnya masih sangat dpengaruhi oleh faktor kekuasaan, kebudayaan, dan lingkungan dalam sistem peradilan agama.