A STUDY OF POSSIBLE REVENUE SHARING ON VALUE ADDED TAX

Abstrak

Kajian ini berfokus pada kemungkinan diterapkannya bagi hasil Pajak Pertambahan Nilai (PPN), termasuk implikasinya terhadap hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dan dampak yang mungkin terjadi atas alokasi DAU. Kajian ini juga memberikan saran strategis mengenai pendekatan untuk melaksanakan potensi reformasi PPN dan jenis pajak konsumsi yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah. Keberhasilan pengembangan hubungan fiskal antar tingkat pemerintahan bergantung pada lingkungan kebijakan yang tepat, terutama pada kebijakan yang efektif mengenai penggalangan sumber penerimaan negara/daerah. Kajian ini memberikan pemahaman menyeluruh mengenai sifat hubungan fiskal antar tingkat pemerintahan dalam kaitan upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak, baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah serta menjajaki bagi hasil penerimaan PPN untuk meningkatkan sumber dana tambahan bagi Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota. Bagi hasil PPN sangat mungkin mengurangi ketidak-seimbangan vertikal antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota, tetapi di lain pihak, hal ini berpotensi meningkatkan disparitas horizontal antara Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota. Sehingga, reformasi PPN termasuk bagi hasil, dalam bentuk apapun membutuhkan perbaikan kebijakan, termasuk dalam perumusan reformulasi DAU. Penerapan bagi hasil PPN juga akan meningkatkan sumber dana tambahan bagi Pemerintah Provinsi, Kabupaten maupun Kota, diantaranya dengan mendorong kolaborasi aparat perpajakan Pusat dan Daerah, sekaligus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.