Taxation of Technical Services Income Under Indonesia-Japan Treaty: Case Study of PT XYZ

Abstrak

Karena banyaknya karyawan yang tersedia di negara ini, anak perusahaan ini mengoperasikan manufaktur di mana suku cadang otomotif diproduksi dan diperdagangkan. Untuk memungkinkan pabrikan ini memproduksi dan memperdagangkan bagian-bagian ini, lisensi MNC nonresiden tidak berwujud, e. Berdasarkan perjanjian, anak perusahaan membayar biaya awal untuk itu. Setelah itu, permohonan hak paten diluncurkan kepada Pemerintah untuk penemuan ini dan kemudian dilisensikan kepada anak perusahaan. Di bawah Undang-Undang Pajak Penghasilan 1983 yang baru saja diamandemen pada tahun 2008, biaya awal sehubungan dengan produk baru dikenakan pajak sebagai keuntungan bisnis di mana layanan diberikan lebih dari 60 hari jika tidak, item pendapatan dikenai pajak berdasarkan Pasal 26 ITA. Namun, terlepas dari ITA, P3B 1982 Indonesia-Jepang tidak memasukkan biaya awal tersebut dalam definisi istilah 'royalti' maupun layanan teknis yang membentuk bentuk usaha tetap. Perjanjian membatasi layanan p. hanya untuk pemberian jasa konsultasi atau pengawasan sehubungan dengan konstruksi bangunan atau proyek instalasi. Mengenai layanan profesional yang bersifat independen, Pasal 14 Perjanjian memberikan kriteria untuk perpajakan sumber klausul dasar tetap, atau pemberian layanan untuk jangka waktu yang berjumlah lebih dari 183 hari dalam satu tahun kalender. Karena induk non-residen adalah perusahaan manufaktur dan ketentuan ini berkaitan dengan layanan pribadi independen, timbul pertanyaan apakah Pasal 14 Perjanjian relevan dengan kasus ini.