KEBIJAKAN POLITIK NEGARA DALAM SISTEM DAFTAR TUNGGU HAJI DI INDONESIA (STUDI KASUS KOTA DENPASAR)

Abstrak

            Kebijakan politik negara dalam sistem daftar tunggu haji diwujudkan dalam bentuk intervensi negara dalam kehidupan beragama melalui regulasi. Pemerintah dalam hal ini menjalankan politik kekuasaan sekaligus menjaga stabilitas politik. Negara melalui Kemenag telah memonopoli penyelenggaraan haji karena terlibat sepenuhnya dalam tahapan regulasi, operasional, dan eksekusi di lapangan. Motif dari kebijakan ini adalah memperluas kekuasaan melalui reproduksi kekuasaan melalui sistem regulasi dan aturan yang ideologis demi penguasaan fungsi Kemenag yang strategis dan melimpah dengan sumber daya pendanaan bagi negara dan partai politik. Penelitian ini bertujuan menjelaskan faktor penyebab adanya politik negara dalam sistem daftar tunggu haji.  Lokasi penelitian  di Kota Denpasar yang memiliki jumlah calon jemaah haji terbesar di Provinsi Bali. Penelitian menggunakan metode kualitatif. Alat analisis yang digunakan adalah teori kritis. Hasil penelitian ini mengungkap faktor penyebab adanya politik negara dalam sistem daftar tunggu haji antara lain: (1) politik dan ideologi negara; (2) politik dan ideologi partai; (3) leviathan kekuasaan negara dalam  kehidupan beragama; dan (4) stabilitas politik.