Sundanese Pancatangtu: Local Political Wisdom and Its Relevance to Constitutional Ethics

Abstrak

Pancatangtu dalam tradisi Sunda merupakan sistem nilai dan struktur ketatanegaraan lokal yang bersifat non-hierarkis dan fungsional, namun masih terpinggirkan dalam diskursus hukum tata negara. Penelitian ini mendesak dilakukan untuk menggali potensi Pancatangtu sebagai sumber etika konstitusional yang berakar pada kearifan lokal. Dengan menggunakan metode normatif-reflektif dan pendekatan hermeneutika historis terhadap naskah-naskah klasik Sunda, ditemukan bahwa kelima unsur dalam Pancatangtu (Rama, Resi, Prabu, Disi, dan Tarahan) yang memuat prinsip kolektivitas, kesetaraan, dan keharmonisan sosial. Nilai-nilai tersebut sejalan dengan semangat konstitusi Indonesia yang menjunjung keadilan, demokrasi, dan hukum yang berkepribadian. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa integrasi Pancatangtu dapat memperkuat dimensi etis dalam penyelenggaraan kekuasaan, serta mendorong arah pengembangan hukum tata negara yang lebih kontekstual, inklusif, dan berkarakter kebangsaan.