Evaluasi Kinerja KKIP Dalam Kerjasama Republik Indonesia-Korea Selatan Pada Pembangunan Kapal Selam Untuk Mendukung Ketahanan Alutsista TNI Angkatan Laut

Abstrak

ABSTRACTThis study was aimed to knew and analyzed the implementation of the cooperation between Republik Indonesia and South Korea in the construction of submarines ,to the Navy defense equipment resilience. The method used by the researchers in this study was a qualitative descriptive method. Data collection techniques used three techniques, in-depth interviews, observation, library and documentation. Objects in this study that the parties involved in the cooperation Indonesia South Korea in the construction of submarines, especially the executive team officials Defence Industry Policy Committee (KKIP). The results showed that in the implementation of cooperation Indonesia South Korea in the construction of the submarine still lacks the strength of its bargaining Indonesian government, especially KKIP and Defense industry involved in this cooperation program. This was indicated by the presence of the technology transfer process was still below of 85 % as a basis for accelerating the revitalization of the defense industry in achieving the navy defense resilienceABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan kerjasama yang dilaksanakan indonesia-Korea Selatan dalam Pembangunan Kapal Selam dan mengevaluasi kerjasama Indonesia Korea selatan dalam pembangunan kapal selam terhadap ketahanan alutsista TNI AL. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan tiga teknik, yaitu wawancara mendalam, observasi, kepustakaan, serta studi dokumentasi. Objek dalam penelitian ini yaitu para pihak yang terlibat dalam kerjasama Indonesia Korea selatan dalam pembangunan kapal selam, khususnya para pejabat tim pelaksana Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP). Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan kerjasama indonesia Korea selatan dalam pembangunan kapal selam memiliki kekurangan berupa kekuatan tawar menawar pemerintahan Indonesia, khususnya KKIP maupun Industri Pertahanan yang terlibat dalam program kerjasama tersebut Hal ini ditunjukkan dengan terlaksananya proses alih teknologi yang masih kurang dari angka 85% sebagai salah satu dasar bagi percepatan revitalisasi industri pertahanan dalam mencapai ketahanan alutsista Angkatan Laut