Counter-Human Trafficking in East Nusa Tenggara: The Urgency of Strengthening NGOs Role through Multilevel Collaborative Governance

Abstrak

Perdagangan orang merupakan salah satu isu kejahatan terorganisir transnasional yang berkepanjangan di Indonesia, khususnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Meskipun pemerintah telah melakukan beberapa upaya untuk mengatasi masalah ini, kasus perdagangan manusia di wilayah tersebut masih tetap tinggi. Penelitian ini menganalisis dan menantang skema anti-trafficking yang telah dirancang dan diterapkan oleh pemerintah. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, penelitian ini menemukan bahwa pemerintah telah mengikutsertakan pemangku kepentingan non-negara—seperti LSM dan organisasi masyarakat sipil—dalam strategi kontra-trafikingnya. Namun, peran pemangku kepentingan non-negara masih terbatas dan dianggap hanya sebagai pendukung teknis belaka dan sekadar sebagai penyedia bantuan bagi para korban perdagangan manusia, daripada terlibat dalam jenjang strategis lebih lanjut. Kerjasama yang dibuat cenderung lebih merepresentasikan kemitraan daripada kolaborasi. Penelitian ini menyoroti urgensi perancangan ulang strategi kontra-trafiking di Nusa Tenggara Timur dan penguatan peran LSM melalui tata kelola multilevel kolaboratif, yang menekankan keterlibatan lebih jauh dari pemangku kepentingan non-negara dalam proses pembuatan kebijakan.