Fungsi Birokrasi sebagai Penasihat Kebijakan: Studi Fenomenologis pada Pemerintah Daerah

Abstrak

Birokrasi, selain memiliki fungsi administratif juga perlu ditilik fungsinya sebagai penasihat kebijakan, terutama di lingkungan pemerintahan di mana dikotomi politik dan administrasi tidak lagi dilihat dalam batasan yang kaku dan interaksi antara birokrat dengan politisi lebih dinamis. Penelitian ini bertujuan untuk mengemukakan kembali posisi birokrasi dalam menjalankan fungsinya sebagai penasihat kebijakan bagi pemerintah daerah. Penelitian ini menggunakan desain penelitian fenomenologis, dengan teknik analisis data kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen yang relevan dengan topik penelitian yakni dengan mengakumulasi data dari beberapa pemerintah daerah untuk melihat kecenderungan terlaksananya fungsi tersebut. Penelitian ini berimplikasi secara praktis untuk menemukan pola membangun relasi antara pejabat politik dan birokrasi dalam rangka pengambilan keputusan terkhusus pada pemberian nasihat kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pendukung terlaksananya fungsi birokrasi sebagai penasihat kebijakan telah tersedia melalui saluran informasi. Kendala yang mendominasi adalah kapasitas keahlian profesional birokrat serta munculnya kompetisi antara birokrasi dengan aktor lainnya dalam memberikan nasihat kebijakan sebagai akibat dari situasi elektoral di daerah.