Publiora

Menghubungkan ke Publiora...

Publiora

IMPLEMENTASI PASAL 86 AYAT (4) PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH NOMOR 09 TAHUN 2018 TENTANG KEWAJIBAN PENGESAHAN PENGURUS BARU KOPERASI DI KOTA MALANG

Trisnayani, LarasatiSihabudin, SihabudinSuryokumoro, Herman
Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah (Sinta 2)Vol. 0 No. 014 Januari 2020
DOI10.18860/j.v10i2.7367

Abstrak

Pergantian pengurus baru harus dilaporkan ke Dinas atau Kementerian Koperasi dan UMKM untuk dicatat atau mendapatkan persetujuan, sesuai dengan yang dinyatakan dalam Pasal 86 ayat (4) Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2018  Tentang Kewajiban Pengesahan Pengurus Baru Koperasi. Namun, karena kurangnya sosialisasi dan informasi tentang pasal tersebut terjadi perbedaan antar koperasi dalam melaksanakan pasal tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi, mendeskripsi dan menganalisis pelаksаnааn Pаsаl 86 аyаt (4) Perаturаn Menteri Koperаsi dаn Usаhа Kecil dаn Menengаh Republik Indonesiа Nomor 09 Tаhun 2018  Tentаng Kewаjibаn Pengesаhаn Pengurus Bаru Koperаsi pаdа Koperаsi di lingkungаn Kotа Mаlаng. Jenis penelitiаn yаng digunаkаn аdаlаh yuridis empiris dengan metode pendekаtаn Empiris Kuаlitаtif. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan Pelaksanaan Pasal  86 аyаt (4) Perаturаn Menteri Koperаsi dаn Usаhа Kecil dаn Menengаh Republik Indonesiа Nomor 09 Tаhun 2018  Tentаng Kewаjibаn Pengesаhаn Pengurus Bаru Koperаsi di Kota Malang berjalan tidak efektif terutama dikarenakan aspek hukumnya, aparat/ penegak hukumnya dan sarana dan prasarana yang sulit untuk berubah. The appointment of new executive board in a cooperative must be notified to the Office or Ministry of Cooperatives and Small and Medium Enterprise, in order for the datato be recorded and be granted an approval, as its accordance with Article 86 Paragraph (4) Regulation of the Minister of Cooperatives and Small and Medium Enterprise of the Republic of Indonesia Number 09 of 2018 regarding the Obligation to Ratify the Cooperative’s New Executive Board. However, the lack ofdissemination of information concerning the aforementioned article results to the differences among cooperatives in implementing the regulation. The purpose of this research is to identify, describe, and analyze the enforcement of Article 86 Paragraph (4) Regulation of the Minister of Cooperatives and Small and Medium Enterprise of the Republic of Indonesia Number 09 of 2018 regarding the Obligation to Ratify the Cooperative’s New Executive Board in Malang City. This research uses empirical juridical method with qualitative empirical approach. Based on the research result, it can be concluded that the enforcement of Article 86 Paragraph (4) Regulation of the Minister of Cooperatives and Small and Medium Enterprise of the Republic of Indonesia Number 09 of 2018 regarding the Obligation to Ratify the Cooperative’s New Executive Board is not effective, with the main reasons include the legal aspects, the law enforcers, as well as the inflexibility of facilities and infrastructure.

Kata Kunci

EnforcementRatificationExecutive BoardCooperative

Cari jurnal yang tepat untuk naskah Anda

MatchMind AI mencocokkan abstrak naskah Anda dengan ribuan jurnal terakreditasi dan menampilkan rekomendasi terbaik beserta alasannya.

Coba MatchMind

Lihat profil lengkap jurnal ini

Waktu review, biaya APC, statistik sitasi, indeksasi Scopus, dan banyak lagi.

Buka Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah

Artikel ini juga tersedia di situs resmi jurnal.

IMPLEMENTASI PASAL 86 AYAT (4) PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH NOMOR 09 TAHUN 2018 TENTANG KEWAJIBAN PENGESAHAN PENGURUS BARU KOPERASI DI KOTA MALANG | Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah | Publiora