Efektivitas Aturan Batas Minimal Usia Perkawinan Dalam Meminimalisir Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama

Abstrak

Dalam praktek hukum perkawinan di Indonesia, salah satu permasalahan yang tak kunjung menemukan solusi yang tepat adalah banyaknya kasus perkawinan di bawah umur. Meskipun secara normatif, telah ada Undang-Undang yang mengatur batas minimal usia untuk bisa melaksanakan perkawinan, tetapi masih terdapat celah yang bisa disiasati oleh masayarakat, celah tersebut adalah dispensasi kawin ke Pengadilan Agama. Oleh karena itu fokus penelitian ini adalah pendapat Hakim Pengadilan Agama, khususnya di Pengadilan Agama Kelas IB Demak, mengenai efektifitas pasal 7 Undang-Undang No.16 Tahun 2019 yang mengatur batas minimal usia seseorang untuk dapat melangsungkan perkawinan. Penelitian ini adalah penelitian normatif empiris, dengan teknik pencarian data interview dan dokumentasi, dan dengan analisis kualitatif. Penelitian ini juga mengkomparasikan data permohonan dispensasi kawin sebelum dan sesudah diberlakukannya Undang-Undang No.16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Dari hasil analisis diketahui bahwa pembaharuan dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2019 adalah perubahan perarutan tentang batas minimal usia perkawinan, yang awalnya 19 Tahun bagi laki-laki dan 16 Tahun bagi perempuan,  menjadi 19 Tahun bagi laki-laki dan perempuan. Adapun tujuan perubahannya adalah untuk meminimalisir perkawinan dini di Indonesia. Tetapi faktanya sejak peraturan ini diberlakukan, hasilnya justru bertolak belakang tujuan peraturan tersebut, permohonan dispensasi kawin tetap mengalami kenaikan, khususnya di Pengadilan Agama Kelas IB Demak. Oleh karena itu peneliti berasumsi bahwa peraturan ini kurang efektif dalam menekan praktek perkawinan dini di Indonesia, diperlukan solsusi yang dapat mengatasi penyebab utamanya misalnya melalui transformasi adat kebiasaan dan tradisi, serta pemahaman yang ada dimasyarakat terkait perkawinan.