English English

Abstrak

Artikel ini menelaah transformasi radikal sistem hukum Arab Saudi di bawah Visi 2030, yang menandai pergeseran fundamental dari supremasi interpretasi hakim tradisional menuju kodifikasi hukum positif negara. Fokus utama analisis tertuju pada manuver epistemologis Pangeran Mohammed bin Salman (MBS) yang membatasi otoritas "Hadis Ahad" dalam ruang publik dan memandatkan bahwa hukum negara hanya boleh bersandar pada Al-Qur'an serta "Hadis Mutawatir". Dengan menggunakan metode yuridis-normatif dan analisis wacana kritis, penelitian ini menguji konsistensi penerapan doktrin tersebut dalam paket legislasi terbaru, khususnya UU Status Pribadi, UU Transaksi Sipil, dan UU Pembuktian. Studi ini menemukan adanya inkonsistensi metodologis: negara menolak Hadis Ahad dalam urusan ekonomi untuk menjamin kepastian investasi, namun tetap mempertahankannya dalam isu sosial-keluarga (seperti perwalian nikah) demi menjaga stabilitas patriarki. Oleh karena itu, artikel ini menyimpulkan bahwa reformasi hukum Saudi bukanlah purifikasi teologis murni, melainkan sebuah "hibriditas hukum pragmatis". Klaim penggunaan Hadis Mutawatir hanyalah strategi diskursif untuk melakukan "nasionalisasi syariah", di mana peran ulama dan hakim direduksi dari penafsir hukum Tuhan yang otonom menjadi birokrat pelaksana undang-undang demi kepentingan stabilitas politik dan ekonomi global.